KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH

  1. A.     Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Pemerintah

Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi, Ulpianus, ketika ai menulis “Publicum ius est, quod ad statum rei romanea spectat, privatum quo ad singulorum utitilatem” (hukum publik adalah hukum yang berkenaan dangan kesejahteraan Negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan), pengaruhnya cukup besar alam sejarah pemikiran hukum, sampai sekarang. Salah satu pengaruh yang masih tersisa hingga kini antara lain bahwa kita tidak apat menghindarkan diri dari pembagian tersebut, termasuk dalam mengkaji keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum.

Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan twee pet’en,  dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (ambt) yang tunuk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (rechtspersoon) yang tunduk pada hukum privat. Untuk mengetahui kapan administrasi Negara terlibat alam pergaulan hukum publik dan kapan terlibat dalam hukum keperdataan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melihat lembaga kedudukan hukum Negara ini, mau tidak mau harus melibatkan pembagian dua jenis hukum tersebut.

Dalam persepktif hukum publik, Negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logemann “dalam bentuk kenyataan sosialnya, Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan”.

Menurut Bagirmanan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diakan dan di gunakan guna kepentingan Negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (ambstdrager) dapat berganti-ganti.

  1. B.     Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Publik

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan yaitu :

  1. Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan sebagai pertanggung jawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung jawab.
  2. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu alam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan.
  3. Disamping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai pengugat.
  4. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan hukum “Kabupaten”. Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya.

Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuataan hukum, yang dilakukan melalui perwakilan (vertegenwoordinging) yaitu penjabat (ambtsdrager), yang bertindak atas jabatan itu.

Menurut E. Utrecht oleh diwakili penjabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah penjabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan penjabatnya. P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan bahwa : “ kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut yaitu para penjabat”. Berdasarkan ketentuan hukum, penjabat hanya menjalankan tugasdan wewenang, karena penjabat tidak “memiliki” wewenang. Yang memiliki wewenang adalah jabatan.

Logemann mengatakan, “berdasarkan hukum tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian penjabat”

Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan bahwa “pada keduanya jabatan dan penjabat diterapkan jenis hukum yang berbeda. Jabatan inspektur pajak berwenang mengeluarkan ketetapan pajak. Jabatan ini dijalankan oleh wakilnya, yaitu penjabat. Wakil ini adalah manusia yang bertindak sebagai inspektur pajak yakni pegawai, dan dalam kualitasnya sebagai pegawai ia tunduk pada hukum kepegawaian. Wakil ini hanya sekedar dapat menjalankan keputusan jabatan. Dengan demikian, pengangkatan sebagai inspektur pajak telah mengantarkan kewenangan untuk jabatan inspektur pajak, guna mewakilinya”

 

 

  1. C.     Macam-Macam Jabatan Pemerintahan

Menurut Philipus M. Hadjon : “wewenang hukum publik hanya dapat memiliki oleh “penguasa”. Dalam ajaran ini terkandung bahwa setiap orang atau setiap badan yang memiliki hukum publik harus dimasukkan kedalam golongan penguasa sesuain dengan defenisinya. Ini berarti bahwa setiap orang atau badan yang memiliki wewenang hukum publik dan tidak termasuk dalam daftar nama badan-badan pemerintahan umum seperti disubutkan dalam UUD (pembuat undang-undang, pemerintah, mentri, badan-badan Propinsi dan kotaPraja) harus dimasukkan dalam desentralisasi (fungsional). Bentuk organisasi yang bersifat yuridis tidak menjadi soal. Badan yang bersangkutan dapat berbentuk suatu badan yang didirikan oleh undang-undang, tetapi dapat juga badan pemerintah dari yayasan/lembaga yang bersifat hukum perdata yang memiliki wewenang hukum publik”

Selanjutnya Indroharto mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha Negara itu sebagai berikut :

v  Instalasi-instalasi resmi pemerintah yang berada dibawah Presiden sebagai kepala eksekutif.

v  Instalasi-instalasi dalam lingkungan Negara diluar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan.

v  Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

v  Instalasi-instalasi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

v  Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peratiran perundang-undangan dan system perizinan melaksanakan tugas pemerintahan.

Secara terperinci SF. Marbun menjelaskan pengertian Badan atau Penjabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintah, yakni :

  • Mereka yang termasuk kedalam golongan eksekutif mulai dari Presiden sampai kepada Kepala Pemerintahan (Termasuk Pembantu-Pembantunya Di Pusat Seperti Wakil Presiden, Para Mentri dan Lembaga-lembaga Non-Departemen)
  • Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II dan Pemerintahan Desa.
  • Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, seperti Gubernur, Bupati, Walikotamadya, Walikota Administratip, Camat, serta Lurah.
  • Pihk ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat.
  • Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh kosensi atau izin dari pemerintah.
  • Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta.
  • Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah.
  • Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan di awasi oleh pemerintah.
  • Pihak ketiga atau bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah.
  • Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (Persero), seperti BUMN yang memperoleh atribusi wewenang, PLN, Pos dan Giro, PAM, Telkom, garuda, dan lain-lain.
  • Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketu Mahkamah Agung serta Penitera dalam lingkungan peradilan.
  • Sekretaris pada Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara serta Sekretaris pada DPRD.

 

  1. D.    Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Privat

Telah disebutkan bahwa Negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik. Badan hukum (rechtspersoon) adalah “kumpulan orang-orang, yaitu semua yang didalam kehidupan masyarakat (dengan beberapa perkecualian) sesuai dengan ketentuan unadang-undang dapat bertindak sebagai manusia, yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan, seperti kumpulan orang (dalam suatu badan hukum), perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan (sukarela), dan sebagainya” dalam ungkapan lain menyatakan bahwa badan hukum adalah “apa yang ada dalam pengertian undang-undang dianggap seperti orang dan kepada siapa yang dengan sepenuhnya diberikan wewenang hukum untuk melakukan tindakan hukum dan secara hukum tampil dan bertindak dengan harta kekayaan (terpisah)”

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s